Setelah mendorong penyelesaian persoalan tambang ilegal Gunung Botak dan isu di sekitar Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto kini mengalihkan fokus pada pembenahan tata kelola sektor perikanan di Maluku.
Menurut Pangdam, sektor kelautan merupakan persoalan strategis yang harus segera dibenahi karena memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Persoalan besar yang harus kita pecahkan adalah sektor kelautan. Ikan yang paling banyak di Indonesia berada di laut Maluku, tetapi masyarakat belum menikmati hasilnya secara maksimal. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” kata Dody saat berdialog bersama wartawan di Red Brick Kaffe, Karang Panjang, Ambon, Rabu (1/7).
MenarikDibaca . . .
Dody menilai ironi masih terjadi di Provinsi Maluku. Di satu sisi, provinsi ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi perikanan terbesar di Indonesia. Namun di sisi lain, manfaat ekonomi dari kekayaan laut tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat setempat.
Untuk mengurai persoalan tersebut, Pangdam mengaku telah menyiapkan tim pencari fakta yang akan bekerja mengumpulkan data di sejumlah wilayah, termasuk Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta kawasan perikanan strategis lainnya.
Tim tersebut akan memetakan berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari tata niaga hasil tangkapan, distribusi, hingga implementasi regulasi yang dinilai belum mampu memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Dalam kurun waktu sekitar dua bulan ke depan, hasil kajian itu akan dipaparkan kepada pemerintah pusat, termasuk kementerian terkait dan Kejaksaan Agung, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah perbaikan tata kelola sektor perikanan nasional.
Menurut Dody, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar perubahan aturan, melainkan memastikan regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
“Penerapan regulasinya yang perlu dicari solusinya. Regulasi belum tentu salah, tetapi implementasinya harus dibenahi sehingga hasil laut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku,” ujarnya.
Ia juga menyoroti praktik transaksi hasil tangkapan ikan yang selama ini lebih banyak berlangsung di tengah laut. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat nilai tambah ekonomi tidak kembali ke Maluku sehingga perputaran ekonomi daerah berjalan kurang optimal.
Apabila persoalan itu dapat dibenahi, Pangdam optimistis Maluku akan kembali menjadi daerah yang makmur sebagai salah satu lumbung perikanan nasional.
“Kalau itu bisa dibongkar dan diselesaikan, saya yakin Maluku akan lebih makmur sebagai daerah penghasil ikan terbesar. Kapal-kapal akan kembali berlabuh di pelabuhan kita dan perputaran ekonomi akan hidup lagi,” katanya.
Selain sektor perikanan, Pangdam juga menaruh perhatian pada pengembangan potensi daerah lainnya. Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), ia melihat peluang besar pada sektor pariwisata berbasis budaya, seperti pacuan kuda dan pacuan kerbau yang dinilai layak dikembangkan menjadi agenda tahunan untuk menarik wisatawan.
Sebagai bentuk dukungan, Pangdam berencana menyediakan Piala Bergilir Pangdam XV/Pattimura beserta hadiah untuk berbagai kejuaraan olahraga, termasuk turnamen sepak bola yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober mendatang.
Di akhir pertemuan, Dody menegaskan bahwa TNI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab membantu percepatan pembangunan daerah melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), karya bakti, dan berbagai bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, untuk bersama-sama mengawal pembangunan Maluku agar potensi daerah dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang terpenting bukan seberapa besar yang kita lakukan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” tutup Pangdam. (Tiar)
