Polres Buru kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum. Dalam satu agenda konferensi pers, kepolisian membeberkan perkembangan dua perkara besar yang menjadi perhatian publik, yakni kasus pembunuhan dan dugaan korupsi dana desa. Kedua kasus tersebut kini telah memasuki tahapan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pers rilis yang digelar di Ruang Gelar Perkara Anindya Yodha Satreskrim Polres Buru, Sabtu (27/6), dipimpin Kasat Reskrim Polres Buru, Iptu Aditya Rahmanda, S.Tr.K., M.H., didampingi Kasihumas Polres Buru, Ipda Jaya Permana.
Dalam keterangannya, Iptu Aditya menguraikan secara rinci kronologi, motif, pasal yang disangkakan hingga ancaman hukuman terhadap para tersangka. “Seluruh penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kasus pembunuhan bermula dari perselisihan antara tersangka berinisial F.R. alias Onyong dengan korban T.S.S. di sebuah rumah kos pada malam Jumat, 20 Februari 2026. Perselisihan tersebut berlanjut ketika keduanya berkendara menuju Kompleks Pasar Namlea hingga berhenti di kawasan Pasar RB sekitar pukul 01.20 WIT.
Di lokasi itu, emosi tersangka memuncak hingga memukul dada korban. Saat korban terjatuh dan kesulitan bernapas, tersangka membawa korban ke kawasan Pasar Ikan sebelum menenggelamkan kepala korban ke laut selama sekitar satu menit hingga korban tidak lagi memberikan reaksi.
Usai kejadian, tersangka berupaya membawa korban menuju Desa Debowae. Namun di tengah perjalanan, ia mengalami kecelakaan di depan Gapura Desa Saliong dan meninggalkan korban di lokasi tersebut. Tersangka kemudian bersembunyi selama dua hari di kawasan perbukitan dekat Masjid Maulana Ibrahim sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Polres Buru setelah mendapat nasihat dari keluarganya.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp3 miliar. Saat ini berkas perkara telah memasuki Tahap II dan tersangka telah diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk proses persidangan.
Selain perkara pembunuhan, Polres Buru juga mengungkap perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021–2022 di Desa Awilinan, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan H.T. sebagai tersangka. Ia diduga menyalahgunakan pengelolaan anggaran desa yang bersumber dari ADD dan DD sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP terbaru. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun disertai pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Saat ini, tersangka H.T. telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Buru guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Menutup konferensi pers tersebut, Polres Buru menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk tindak pidana. “Kami berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran hukum, baik kejahatan terhadap nyawa maupun tindak pidana korupsi, demi menghadirkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Kasat Reskrim. (Wan)














