Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Pokjar V melaksanakan Praktik Kuliah Profesi (PKP) di Mapolres Sumedang, Selasa (19/5). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak.
FGD mengangkat tema “Implementasi Bidang Operasional dan Pembinaan terhadap Tugas Polri” dengan fokus pembahasan terkait sinergisitas penanganan perkara persetubuhan dan pencabulan terhadap anak antara Polres Sumedang dan DP2KBP3A Kabupaten Sumedang guna pemenuhan hak anak dalam rangka menjaga harkamtibmas.
Kegiatan diawali dengan doa bersama dan sambutan Wakapolres Sumedang Kompol Sungkowo, S.H., M.H., CPHR. Pembukaan PKP dilakukan oleh Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri yang dibacakan Pawas Pokjar V Kombes Pol Swittanto Prasetyo, S.I.K., M.H.
MenarikDibaca . . .
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi Kombes Pol Didit Eko Herwanto dan diikuti personel Polres Sumedang.
Sejumlah narasumber hadir dalam FGD tersebut, di antaranya Kepala DP2KBP3A Kabupaten Sumedang Ekki Riswandyah, S.K.M., Lektor Universitas Padjadjaran Dr. Emrus, M.Si., Kanit PPA Polres Sumedang Ipda Egi Mega Sriwijaya, S.H., hingga Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dr. Irma Dewi Gustin.
Rektor Universitas Padjadjaran Dr. Emrus menilai kegiatan tersebut relevan dengan kondisi saat ini karena membuka ruang diskusi lintas sektor terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak.
“Kepolisian tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum, tetapi juga mendengar masukan dari berbagai kalangan terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak,” kata Emrus.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap korban, khususnya anak-anak.
Sementara itu, peserta didik Pokjar V Sespimma Polri Angkatan 75, Jevri Hengki Jeremia, mengatakan FGD tersebut memberikan banyak pemahaman mengenai koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus di lapangan.
“Ini menjadi bekal bagi kami nantinya di kewilayahan masing-masing agar pelaksanaan tugas bisa lebih maksimal dalam mewujudkan harkamtibmas yang kondusif,” ujarnya.
Melalui kegiatan PKP dan FGD itu, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara profesional, humanis, dan berkeadilan.(Jul)
