Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, Rabu (21/10). Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus menerima masukan dari masyarakat dan pengguna layanan terkait pelayanan kapal perikanan.
Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Stasiun PSDKP Ambon tersebut mengangkat tema evaluasi standar pelayanan Surat Layak Operasi (SLO) dan HPK-D kapal perikanan, serta sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko KKN.
Kepala Stasiun PSDKP Ambon Johanis J. Medea membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan fungsi pengawasan, tetapi juga pelayanan publik kepada masyarakat.
MenarikDibaca . . .
Menurut Johanis, kualitas pelayanan harus terus dievaluasi karena kepuasan dan kepercayaan masyarakat menjadi salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.
“Yang menjadi ukuran kinerja pelayanan publik bukan hanya output pekerjaan, tetapi bagaimana kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan,” kata Johanis.
Kepuasan Masyarakat Meningkat
Dalam paparannya, Johanis menyampaikan adanya peningkatan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam kurun waktu satu tahun.
Pada Triwulan IV 2025, nilai SKM Stasiun PSDKP Ambon berada pada angka 90,81 persen. Kemudian pada Triwulan I 2026 meningkat menjadi 94,29 persen.
Capaian tersebut kembali meningkat pada Triwulan II 2026 menjadi 96,15 persen dan bertahan pada angka yang sama pada Triwulan III 2026.
Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 5,34 poin dibandingkan capaian pada Triwulan IV 2025.
Johanis menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan. Namun, capaian tinggi itu juga menjadi tantangan tersendiri karena mempertahankan kepuasan masyarakat dinilai tidak lebih mudah dibandingkan mencapainya.
“Mempertahankan nilai yang sudah dicapai ini justru menjadi tantangan. Kita harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.
SLO dan HPK-D Jadi Fokus Evaluasi
Salah satu pembahasan utama dalam Forum Konsultasi Publik adalah evaluasi terhadap pelayanan Surat Layak Operasi (SLO) dan HPK-D kapal perikanan.
Berdasarkan hasil survei, pelayanan SLO memperoleh nilai SKM sebesar 94,29 persen. Sementara pelayanan HPK Kedatangan memperoleh nilai 94,28 persen.
Nilai tersebut menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan berada pada kategori tinggi.
Namun, Stasiun PSDKP Ambon tetap membuka ruang bagi pengguna layanan untuk menyampaikan berbagai masukan terkait proses pelayanan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam evaluasi antara lain waktu pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga persyaratan administrasi dan dokumen.
Masukan dari pengguna layanan dinilai penting untuk mengetahui persoalan yang masih ditemukan di lapangan sekaligus menjadi bahan perbaikan pelayanan ke depan.
Tak Hanya Evaluasi Pelayanan
Forum Konsultasi Publik ini juga tidak hanya membahas standar pelayanan kapal perikanan.
Peserta mendapatkan sosialisasi mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko KKN. Materi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
Selain itu, dibahas pula mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan whistleblowing system.
Melalui materi tersebut, masyarakat dan pengguna layanan diharapkan mengetahui saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengaduan maupun laporan apabila menemukan persoalan dalam proses pelayanan.
Libatkan Pengguna Layanan
Forum ini menjadi bagian dari upaya Stasiun PSDKP Ambon melibatkan para pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas pelayanan.
Johanis menilai keterlibatan pengguna layanan penting agar evaluasi tidak hanya dilakukan dari sisi internal instansi, tetapi juga berdasarkan pengalaman masyarakat yang secara langsung menerima pelayanan.
Dengan adanya forum konsultasi publik, berbagai masukan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki standar maupun proses pelayanan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai SPIP dan manajemen risiko KKN, penanganan pengaduan masyarakat dan whistleblowing system, serta evaluasi standar pelayanan SLO dan HPK-D kapal perikanan.
Melalui forum tersebut, Stasiun PSDKP Ambon menegaskan komitmennya untuk mempertahankan capaian kepuasan masyarakat sekaligus terus melakukan pembenahan terhadap pelayanan publik di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. (Tiar)
