Sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif tahun 2025, di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maluku, terus digarap Tim Penyidik Kejati Maluku.
Dari informasi yang dihimpun Media ini dilingkup Kejati menyebutkan, penyidik kembali melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait, pada Rabu (14/10).
Namun, belum diketahui berapa jumlah saksi, nama dan jabatan saksi yang diperiksa hari ini. ” Infonya tadi itu ada saksi diperiksa lagi soal kasus SPPD Fiktif. Tapi seng tau berapa saksi ,” ungkap Sumber kepada media ini.
MenarikDibaca . . .
Namun pihak Kejati Maluku, hingga saat ini belum mau terbuka ke publik terkait perkembangan penyelidikan perkara tersebut, dikarenkan masih bersifat tertutup atau pul-baket.
Sebelumnya, dari informasi media ini terhadap dokumen pemeriksaan keuangan periode Januari hingga Oktober 2025 mengungkap adanya belanja sebesar Rp4,6 miliar di Disdikbud Maluku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, sebagian transaksi mengarah pada indikasi belanja fiktif karena tidak didukung bukti sah dan lengkap.
Kabarnya, termuan tersebut diduga terjadi saat James Leiwakabessy masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.
Dimana laporan kas awal masa jabatan, menunjukkan kelemahan serius dalam pengelolaan belanja rutin melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU).
Dokumen SPJ fungsional dan register SP2D yang diperoleh media ini mencatat belanja sekitar Rp1,2 miliar belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Kondisi tersebut menempatkan belanja dimaksud sebagai potensi kerugian keuangan daerah yang tidak sedikit.
Selain itu, dari total pencairan belanja rutin sekitar Rp9,2 miliar, ditemukan Rp4,7 miliar yang tidak disertai bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Padahal, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara, setiap pengeluaran wajib didukung dokumen yang dapat diuji kebenarannya.
Pemeriksaan juga menemukan kewajiban pajak berupa PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 senilai sekitar Rp46 juta tidak dipungut, tidak disetor, dan tidak dilaporkan ke kas negara.
Selain itu, terdapat belanja sebesar Rp126 juta yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pembayaran yang nilainya melebihi bukti belanja.
Seluruh rangkaian temuan tersebut terjadi dalam struktur kewenangan yang menempatkan Plt Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran, bendahara pengeluaran sebagai penanggung jawab administrasi keuangan, serta BPKAD Provinsi Maluku sebagai pengelola kas daerah dan pengendali pencairan anggaran, yang dipimpin Rudi Waras.
Masalah keuangan ini bahkan tidak berhenti pada satu periode. Terhitung hingga Oktober 2025, saat jabatan Plt Kepala Dinas beralih kepada Sarlota Singerin, Disdikbud Maluku kembali mencatat selisih belanja sekitar Rp4,6 miliar yang belum dapat dipertanggungjawabkan dari total anggaran murni sekitar Rp1,1 triliun. (Tim)
