Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Keuangan Negara (LHAPKN) kepada Kejaksaan Tinggi Maluku. Laporan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang tengah ditangani Kejati Maluku.
Laporan itu diserahkan Direktur Investigasi BUMN BPK RI, Hasby Ashidiqi, kepada Kepala Kejati Maluku Rudy Irmawan, di ruang kerja Kajati Maluku, Ambon, Selasa (6/10/).
Hasby datang bersama Pengendali Teknis Pemeriksaan PKN Susilowati, Ketua Tim Pemeriksaan PKN Indra Akhria, dan Anggota Tim Pemeriksaan PKN Fachmy M. Fajri.
MenarikDibaca . . .
Penyerahan LHAPKN ini menjadi bagian dari koordinasi BPK RI dan Kejati Maluku dalam mendukung proses penanganan perkara, terutama kasus yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.
Rudy menyambut baik penyerahan hasil audit tersebut. Menurutnya, laporan BPK menjadi bagian penting dalam mendukung proses penanganan perkara korupsi yang sedang dilakukan Kejati Maluku.
“Penyerahan LHAPKN ini merupakan bagian penting dalam mendukung proses penanganan perkara korupsi yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Kami mengapresiasi sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan BPK RI,” kata Rudy.
Rudy memastikan Kejati Maluku akan terus memperkuat koordinasi dengan BPK RI sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan dan akuntabel, serta tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Kepala Kejati Maluku Datuk Rosihan Anwar, Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, Asisten Intelijen Diky Oktavia, Asisten Tindak Pidana Umum I Wayan Suardi, serta Kepala Bagian Tata Usaha Resmen.
Penyerahan LHAPKN ini sekaligus memperkuat sinergi antara BPK RI dan Kejati Maluku dalam mendukung penegakan hukum serta pengamanan dan penyelamatan keuangan negara.(Wan)
