Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan air bersih di Dusun Siwang, Gunung Nona, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, terus diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.
Penyidik telah menerima hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp1,8 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Maluku, Kombes Budi Priyanto, mengatakan penyidik masih melengkapi pemeriksaan sebelum melakukan gelar perkara untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
MenarikDibaca . . .
“Kasus ini sudah dalam penyelidikan, sudah keluar hasil perhitungan kerugian negara,” kata Budi saat dikonfirmasi, Selasa (22/9).
Budi mengatakan, penyidik masih menunggu pemeriksaan terhadap saksi ahli sebelum gelar perkara penetapan tersangka dilakukan.
“Sementara menunggu untuk pemeriksaan saksi ahli kemudian dilakukan gelar perkara penetapan tersangka,” ujarnya.
Kasus tersebut berkaitan dengan dua paket proyek pembangunan air bersih di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku dengan total anggaran sekitar Rp6,174 miliar.
Anggaran itu bersumber dari APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1,2 miliar serta pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,974 miliar.
Namun, proyek tersebut diduga belum rampung dan belum memberikan manfaat sebagaimana mestinya kepada masyarakat. Sementara itu, pembayaran kepada pelaksana dikabarkan telah mencapai 100 persen.
Kondisi tersebut menjadi bagian yang didalami penyidik untuk mengurai dugaan penyimpangan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan hingga pencairan anggaran.
Proyek tersebut berlangsung ketika Mat Marasabessy menjabat Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku. Nur Madras disebut bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan Handoyo disebut sebagai kontraktor pelaksana untuk pekerjaan yang bersumber dari pinjaman PT SMI.
Sejumlah pihak telah diperiksa penyidik, termasuk Handoyo. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap rangkaian pelaksanaan proyek serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan munculnya kerugian keuangan negara. (Tim)
