Penanganan dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan.
Perkara yang menyangkut anggaran sekitar Rp164 miliar itu hingga kini masih berkutat pada tahap penyelidikan. Dua tahun berjalan, penyidik Polda Maluku belum juga memastikan apakah perkara tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi dan kerugian negara.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, Kombes Pol Budi Priyanto, mengakui proses penyelidikan masih berlangsung.
MenarikDibaca . . .
“Kasus ini masih dalam penyelidikan, kami masih mencari apakah ada kerugian negara,” kata Budi kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (21/9).
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perkara yang mulai ditangani sejak era Direktur Ditreskrimsus Polda Maluku sebelumnya, Kombes Hujra Soumena, hingga kini belum beranjak ke tahap penyidikan.
Pergantian pimpinan Ditreskrimsus dari Hujra Soumena kepada Kombes Piter Yanottama, kemudian kini kepada Kombes Budi Priyanto, belum mengubah status perkara tersebut.
Padahal, sejumlah saksi sebelumnya disebut telah menjalani pemeriksaan dalam rangka penyelidikan.
Sudah Dua Tahun, Jawabannya Masih Sama
Lambannya penanganan perkara ini bukan kali pertama menjadi perhatian publik.
Pada Juli 2026, Polda Maluku juga menyampaikan bahwa penyidik masih mengumpulkan informasi dan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.
Kepala Urusan Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Maluku, AKP Imelda Haurissa, saat itu mengatakan perkara masih dalam pendalaman.
“Masih dalam proses penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana korupsi,” kata Imelda, Rabu (8/7).
Dengan demikian, setelah berjalan sekitar dua tahun, publik kembali mendapatkan penjelasan serupa: perkara masih diselidiki dan penyidik masih mencari ada atau tidaknya kerugian negara.
Praktisi Hukum Soroti
Panjanganya proses penyelidikan tersebut sebelumnya mendapat sorotan dari praktisi hukum sekaligus Managing Partner AVT Law Office, Alfred Victor Tutupary.
Alfred mendorong aparat penegak hukum mempercepat penanganan perkara, terlebih setelah muncul informasi mengenai dugaan hilangnya sejumlah dokumen yang disebut berkaitan dengan proyek tersebut.
Menurut Alfred, apabila informasi mengenai hilangnya dokumen benar, persoalan tersebut justru perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab serta pihak yang bertanggung jawab.
“Apabila terdapat unsur kesengajaan dalam penghilangan dokumen yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, hal tersebut perlu ditelusuri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Namun, menurut Alfred, persoalan dokumen fisik tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan atau menghambat proses penyelidikan.
Masih terdapat sumber pembuktian lain yang dapat ditelusuri penyidik, antara lain data digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa, dokumen elektronik, penelusuran aliran dana, serta keterangan para saksi.
Alfred juga mendorong Kapolda Maluku melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara tersebut.
Jika diperlukan, ia mengusulkan dilakukan gelar perkara khusus dengan melibatkan supervisi Mabes Polri atau lembaga berwenang lainnya. (Tim)
