Dugaan penyimpangan pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2025 dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.
Laporan tersebut disampaikan massa yang tergabung dalam Aliansi Pengawal Transparansi dan Pemberantasan Korupsi Maluku melalui aksi demonstrasi di kantor Kejati Maluku, Senin (31/8).
Massa mendesak Kejati Maluku segera mengusut dugaan penyimpangan yang disebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2025.
MenarikDibaca . . .
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan kepada Kejati Maluku. Salah satunya meminta aparat penegak hukum memanggil dan meminta keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten SBB, Leverne A. Tuasuun.
Leverne disebut dalam surat pengaduan masyarakat sebagai Sekretaris Daerah sekaligus Pengguna Anggaran pada lingkungan Setda SBB.
“Memanggil dan meminta keterangan kepada Leverne A. Tuasuun, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pengguna Anggaran, terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana diuraikan dalam LHP BPK,” teriak Hady dalam orasinya.
Anggaran BBM Capai Rp4,1 Miliar
Dalam surat pengaduan yang disampaikan kepada Kejati Maluku, massa menyebut LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku mencatat anggaran Belanja BBM dan Pelumas pada Setda Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.193.089.190.
Dari total anggaran tersebut, realisasi belanja hingga 30 September 2025 tercatat sebesar Rp2.192.722.152.
Massa kemudian membeberkan sejumlah permasalahan yang disebut tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK.
Salah satunya berkaitan dengan bukti pertanggungjawaban belanja BBM yang disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan nilai Rp16.055.274.
“Adapun permasalahan yang disebutkan dalam Dumas antara lain, bukti pertanggungjawaban belanja BBM yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp16.055.274,” tutur massa aksi.
Selain itu, terdapat bukti pertanggungjawaban belanja BBM sebesar Rp3.195.000 yang disebut tidak diakui oleh pemilik kios BBM.
Temuan lainnya menyangkut belanja BBM sebesar Rp193.205.000 yang disebut tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.
Massa menilai rangkaian temuan tersebut perlu didalami aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan anggaran BBM dan pelumas berjalan sesuai ketentuan.
Dalam tuntutannya, massa juga menyebut adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp19.250.274 yang direkomendasikan untuk dikembalikan ke Kas Daerah.
“Adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp19.250.274 yang direkomendasikan untuk dikembalikan ke Kas Daerah,” ungkapnya.
Massa Minta Kejati Bertindak
Massa meminta Kejati Maluku tidak mengabaikan laporan tersebut. Mereka mendesak agar dokumen LHP BPK menjadi bahan awal untuk melakukan pendalaman terhadap pengelolaan anggaran BBM dan Pelumas di Setda Kabupaten SBB.
Selain meminta pemeriksaan terhadap Sekda SBB selaku Pengguna Anggaran, massa juga meminta Kejati menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam proses penggunaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Aksi berlangsung di kantor Kejati Maluku. Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan massa kemudian diterima pihak Kejati Maluku.
Massa ditemui Pelaksana Harian (Plh) Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ajied Latuconsina, di ruang kerjanya.
Ajied mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan terkait laporan dan tuntutan yang disampaikan massa aksi.
“Kami akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila diperoleh bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana,” pungkas Ajied. (Tim)
