Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja di wilayah tambang rakyat Sinabar yang terletak di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu (29/8).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi I DPRD Maluku turut membahas persoalan keamanan di wilayah tambang. Hal ini mengingat beberapa waktu lalu sempat terjadi kekacauan yang mengakibatkan korban, yang disebut terjadi akibat konsumsi minuman keras.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku bersama sejumlah anggota DPRD, Kasat Intel Polres SBB, Kapolsek Huamual, Raja Negeri Iha, tokoh adat Negeri Iha, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para penambang yang beraktivitas di wilayah Desa Iha.
MenarikDibaca . . .
Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Gerindra, Zein Syaiful Latukaisupy, SE., M.Si., yang juga merupakan Raja Negeri Iha, menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi I bersama anggota DPRD Maluku atas kunjungan kerja tersebut.
Menurut Zein, kunjungan itu penting karena DPRD dapat melihat secara langsung kondisi wilayah tambang rakyat Sinabar sekaligus melihat kehidupan para penambang yang mencari nafkah di lokasi tersebut.
Ia juga menyinggung adanya upaya dari pihak lain untuk menutup wilayah tambang dengan alasan tambang Sinabar dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat penambang akibat pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan merkuri.
Namun, menurut Zein, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa para penambang melakukan aktivitas dengan menambang batu Sinabar.
“Saya pernah ditawarkan oleh penambang untuk membeli batu Sinabar dengan harga tinggi hanya untuk mendapat keuntungan dengan mengolah merkuri, namun saya menolak tawaran tersebut karena saya tidak punya urusan dengan merkuri. Saya hanya memikirkan nasib rakyat yang mana datang dari berbagai daerah untuk mencari nafkah dengan menambang batu saja,” ungkapnya.
Zein juga menjelaskan bahwa beberapa hari lalu wilayah tambang sempat dikosongkan selama sekitar tiga hari untuk dilakukan penertiban.
Menurutnya, penertiban perlu dilakukan agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan konflik, terutama akibat peredaran minuman keras yang marak di wilayah tambang.
“Tambang ini masih ilegal, oleh sebab itu semua penambang harus diberi aturan sehingga keamanan dapat terjamin,” jelasnya.
DPRD Dorong Legalitas Tambang
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Sohilin Buton, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Komisi I akan bekerja sama dengan Raja Negeri Iha untuk mendorong Pemerintah Provinsi Maluku agar proses pengusulan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat dilakukan dengan cepat.
Menurutnya, legalitas menjadi penting agar aktivitas tambang rakyat Sinabar dapat memiliki kepastian dan masyarakat yang bekerja di wilayah tersebut dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman dan tenteram.
Komisi I DPRD Maluku, kata Sohilin, akan mendorong agar proses tersebut dapat berjalan sehingga aktivitas tambang rakyat Sinabar tidak terus berada dalam kondisi ilegal.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Maluku, Wahid Latupapua, menyampaikan imbauan kepada seluruh penambang yang berasal dari wilayah Jazirah Leihitu agar menghormati hak wilayah adat Negeri Iha.
Ia meminta seluruh penambang mematuhi aturan yang diterapkan oleh Negeri Iha selama melakukan aktivitas di wilayah tambang.
Menurut Wahid, kepatuhan terhadap aturan adat merupakan bagian penting untuk menjaga hubungan antara masyarakat, penambang, dan Negeri Iha.
“Oleh sebab itu, selama melakukan aktivitas di tambang dapat menjaga hubungan sehingga tidak merusaknya,” ujarnya.
Polisi Ingatkan Penambang Jaga Kamtibmas
Kasat Intel Polres SBB, Aiptu A. Mauwa, juga mengingatkan para penambang agar bersama-sama mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tambang.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Raja Iha dan masyarakat Negeri Iha yang selama ini turut membantu menjaga keamanan di kawasan tambang Sinabar.
“Kami Polres SBB berterima kasih kepada Raja Iha beserta masyarakat Negeri Iha yang telah membantu menjaga keamanan di wilayah tambang. Dengan adanya berkat yang sudah ada lewat tambang ini, saya berharap dukungan semua dapat menjaga kamtibmas di wilayah tambang,” ungkapnya.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi tambang rakyat Sinabar di Desa Iha, termasuk persoalan keamanan, aturan adat, aktivitas para penambang, serta rencana mendorong legalitas melalui pengusulan IPR.
Dengan adanya penertiban dan aturan yang jelas, diharapkan aktivitas masyarakat di wilayah tambang dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan tidak memicu konflik. (Tim)
