Sebanyak 19 orang pekerja proyek talud pengaman pantai dan penahan ombak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), mengeluhkan belum diterimanya sebagian upah kerja mereka, meski proyek tersebut telah rampung 100 persen.
Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.385.324.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Theerete Persada yang beralamat di Jalan Baru Waenono, Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Sedangkan pelaksana proyek disebut bernama Karim Swokali alias Alian Bonu bersama rekan-rekannya.
Salah satu pekerja kepada media ini mengatakan, 19 buruh yang terlibat dalam proyek tersebut hingga kini masih menunggu pembayaran sebagian hak mereka.
MenarikDibaca . . .
“Kami 19 pekerja buruh talud di Kecamatan Ambalau, Desa Kampung Baru, sebagian haknya belum dibayar sampai saat ini. Jangan menilai keberhasilan hanya dari hasil yang terlihat oleh mata. Lihatlah ke belakang, apakah setiap keringat yang menetes sudah dihargai? Jika belum, maka proyek itu belum selesai dengan resmi,” ujarnya.
Menurutnya, pembayaran upah merupakan hak para pekerja yang harus segera diselesaikan, bukan hanya diwarnai janji-janji.
“Itu adalah hak pekerja yang harus diselesaikan, bukan hanya banyak berjanji untuk mengelabui kami. Apalagi proyek tersebut telah diselesaikan cukup lama,” katanya.
Ia juga mempertanyakan rasa tanggung jawab pihak kontraktor terhadap para pekerja.
“Di mana rasa kemanusiaan kalian? Ingat, hak buruh bukanlah sedekah yang menunggu kapan kalian memberi. Itu adalah buah keringat yang wajib dipetik saat waktunya tiba, bukan ditunda dengan janji-janji manis atau meminta kami terus bersabar saat perut keluarga sedang kosong,” ungkapnya.
Sumber tersebut mengaku kecewa dengan sikap para kontraktor yang dinilai terus menunda pembayaran sebagian upah pekerja tanpa alasan yang jelas.
“Tolong jangan menunda-nunda pembayaran sebagian hak buruh. Itu sama saja mematahkan kepercayaan yang menjadi fondasi setiap pembangunan,” pintanya.
Ia juga menyampaikan pesan kepada pelaksana proyek agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Sangat aneh. Untuk Bapak Karim Swokali (Alian Bonu dan lain-lain), tolong kerja samanya untuk menyelesaikan persoalan ini. Sudah paham toh? Katong samua baku tau abis,” tambahnya.
Selain itu, para pekerja juga meminta perhatian Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, agar turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut, mengingat proyek itu merupakan milik Pemerintah Provinsi Maluku.
“Pak Gubernur (KK) yang terhormat, tolong turun tangan dulu,” pintanya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV. Theerete Persada maupun para kontraktor yang disebut dalam pemberitaan ini belum memberikan tanggapan resmi kepada media terkait keluhan para pekerja tersebut. (Tim)
