Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku mulai menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan dana revitalisasi sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Langkah penyelidikan tersebut ditandai dengan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBT, Afiudin Rumakway, yang dimintai klarifikasi oleh penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor).
Pemeriksaan berlangsung di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku, Jalan Rijali, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Senin (3/8). Klarifikasi dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan awal terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2025.
MenarikDibaca . . .
Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, melalui Kasubbid Penmas AKP Imelda Haurissa membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
“Beliau datang untuk memberikan klarifikasi awal kepada penyidik,” ujar Imelda kepada wartawan, Kamis (6/8).
Menurut Imelda, penyelidikan dimulai setelah penyidik menerima laporan dari masyarakat yang menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana revitalisasi sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
“Karena ada laporan dari masyarakat, maka penyidik melakukan langkah awal dengan meminta klarifikasi,” katanya.
Dana revitalisasi sekolah merupakan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer ke daerah. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang belajar, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan lebih baik.
Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2025 menerima alokasi Dana Revitalisasi Sekolah dengan nilai lebih dari Rp27 miliar.
Sementara pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana revitalisasi sekolah untuk Kabupaten SBT. Anggaran tersebut direncanakan membiayai pembangunan dan rehabilitasi sekitar 18 taman kanak-kanak (TK), 40 sekolah dasar (SD), dan 15 sekolah menengah pertama (SMP).
Hingga kini, status perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku masih mengumpulkan keterangan serta dokumen pendukung guna menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Polda Maluku belum menyampaikan rincian dugaan penyimpangan maupun pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan. Namun, penyidik memastikan proses penyelidikan akan terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. (Tim)
