Dewan Perwakilan Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (DPN LSM-INAKOR) Indonesia Timur resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Jalan Sp. Holat–Ohoiraut di Pulau Kei Besar, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.
Laporan pengaduan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPN LSM-INAKOR Indonesia Timur, Christoforus Jamco, S.H., kepada Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku pada Kamis (23/7). Laporan bernomor 01-28/LP/Ext/DPN-Indo-Timur/LSM-INAKOR/VII/2026 itu diterima secara resmi dengan nomor registrasi IN.23.
Proyek yang dilaporkan merupakan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Holat–Ohoiraut Tahun Anggaran 2022–2024 dengan nilai pagu mencapai Rp92,09 miliar.
MenarikDibaca . . .
Christoforus Jamco mengatakan, pelaporan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dilakukan lembaganya untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Langkah hukum ini merupakan bentuk komitmen kontrol sosial yang terukur, akuntabel, dan berbasis data otentik. Kami berharap seluruh proses dapat ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Jamco kepada wartawan.
Dalam laporannya, INAKOR mengungkap adanya dua klaster dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Klaster pertama berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. INAKOR menduga terdapat praktik persekongkolan tender yang mengakibatkan peserta dengan penawaran lebih rendah gugur, sementara pemenang tender menawarkan harga yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara.
Sementara klaster kedua menyangkut dugaan manipulasi administrasi pencairan anggaran. INAKOR menduga terdapat rekayasa dokumen progres pekerjaan atau Monthly Certificate (MC) yang dijadikan dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), meski sebagian pekerjaan fisik diduga belum terealisasi di lapangan.
Jamco juga menyinggung adanya dugaan pengerjaan fisik susulan setelah proses audit dilakukan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana apabila pencairan anggaran telah dilakukan lebih dahulu berdasarkan dokumen yang diduga tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan.
“Secara doktrin hukum pidana maupun ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengerjaan fisik susulan tidak menghilangkan sifat melawan hukum apabila perbuatan pidana telah selesai ketika dokumen digunakan untuk mencairkan uang negara,” ujarnya.
Karena itu, INAKOR meminta Kejati Maluku menerapkan pendekatan Double-Track Investigation, yakni mengombinasikan penelusuran aliran dana (follow the money) dengan audit teknis forensik melalui metode core drill yang melibatkan ahli konstruksi independen.
Menurut Jamco, langkah tersebut penting untuk mengungkap dugaan kerugian negara sekaligus memastikan kualitas hasil pekerjaan konstruksi yang telah dibangun.
Selain melaporkan proyek Jalan Sp. Holat–Ohoiraut, INAKOR mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah proyek infrastruktur lain di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku.
“Laporan hari ini bukan yang terakhir. Tim kami masih memfinalisasi penelaahan yuridis dan teknis terhadap beberapa paket pekerjaan lainnya. Setelah kajian selesai, seluruh temuan akan kami sampaikan secara bertahap kepada aparat penegak hukum,” tegas Jamco.
INAKOR berharap Kejaksaan Tinggi Maluku segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, mendorong transparansi penggunaan anggaran negara, serta mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memberi manfaat bagi masyarakat Maluku. (Tim)
