Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terus mengintensifkan penyelidikan dugaan korupsi dalam penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) untuk perbaikan dan pembangunan rumah rusak akibat gempa bumi tahun 2019 di Kabupaten Maluku Tengah.
Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, tim penyidik tidak hanya memeriksa sejumlah saksi, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap rumah-rumah penerima bantuan.
Pada Kamis (16/7), tim penyidik menyambangi tiga negeri di Kabupaten Maluku Tengah, yakni Negeri Wakal, Negeri Morella, dan Negeri Tengah-Tengah. Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan kondisi bangunan dengan pelaksanaan program bantuan yang dibiayai melalui Dana Siap Pakai pascabencana.
MenarikDibaca . . .
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, membenarkan adanya pemeriksaan lapangan tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang saat ini masih terus berjalan.
“Hari ini tim melakukan pemeriksaan lapangan dalam penyelidikan perkara dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan Dana Siap Pakai dalam penyaluran bantuan dana perbaikan dan pembangunan rumah rusak pascabencana gempa bumi tahun 2019 di Kabupaten Maluku Tengah. Pemeriksaan dilakukan di Negeri Wakal, Negeri Morella, dan Negeri Tengah-Tengah,” kata Ardy kepada wartawan, Kamis (16/7).
Ardy mengatakan proses penyelidikan masih berlangsung sehingga tim penyidik terus mengumpulkan berbagai alat bukti untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Prosesnya masih berjalan. Untuk perkembangan teknis penyelidikan, nanti akan disampaikan oleh tim penyidik. Ikuti terus perkembangannya,” ujarnya.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran penanganan pascagempa bumi Maluku Tengah tahun 2019 yang nilainya mencapai Rp167 miliar. Dana tersebut diketahui berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dialokasikan untuk pemulihan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat gempa bumi 26 September 2019.
Sebelumnya, tim Pidsus Kejati Maluku juga telah memeriksa enam orang saksi untuk mendalami perkara tersebut. Mereka antara lain mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Maluku Tengah Bob Rahman, mantan Kepala BPBD Abdul Latief Key, Kepala BPBD Maluku Tengah Novi Anakotta, serta tiga pejabat BPBD lainnya berinisial TS, EL, dan YL.
Pemeriksaan berlangsung di ruang Pidsus Kejati Maluku sejak pukul 10.00 WIT hingga malam hari.
Usai diperiksa, Bob Rahman mengaku seluruh pertanyaan penyidik berkaitan dengan penggunaan anggaran penanganan gempa tahun 2019.
“Kaitannya dengan dana gempa 2019. Anggarannya sekitar Rp167 miliar. Katanya ada penyimpangan, namun bagi kami tidak ada. Semua direalisasikan sesuai ketentuan,” ujar Bob kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai program penanganan pascagempa, termasuk pembangunan dan perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan.
“Anggaran itu memang diperuntukkan bagi penanganan pascagempa, salah satunya pembangunan rumah rusak berat maupun ringan. Kami akan memberikan penjelasan sesuai realisasi yang ada. Kami di BPBD Maluku Tengah bekerja secara profesional dan memiliki integritas sebagai ASN,” tegasnya.
Hingga kini, Kejati Maluku masih terus mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana penanganan bencana tersebut. (Erhan)
