Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kejaksaan Negeri Maluku Tengah mencatat sejarah baru dalam penegakan hukum di Maluku setelah untuk pertama kalinya menerapkan mekanisme Plea Bargain atau Pengakuan Bersalah dalam perkara pidana.
Penerapan mekanisme tersebut dilakukan dalam perkara penganiayaan yang menjerat terdakwa Helmi Konussa alias Halin terhadap korban Gunawan Ilela alias Gun. Ekspose perkara digelar secara virtual bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung RI pada Senin (15/6).
Plea Bargain merupakan terobosan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diakomodasi dalam KUHAP terbaru. Melalui mekanisme ini, terdakwa dapat mengakui perbuatannya sejak awal proses peradilan sehingga proses penanganan perkara menjadi lebih cepat dan efisien, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban maupun terdakwa.
MenarikDibaca . . .
Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Heberth Pesta Hutapea, menjelaskan bahwa sebelum pengajuan Plea Bargain, pihaknya telah berupaya menyelesaikan perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR). Namun, upaya perdamaian tidak mencapai kesepakatan karena korban menolak berdamai.
“Upaya perdamaian sudah dilakukan, namun korban tidak bersedia berdamai. Olehnya itu, sebagaimana KUHAP Pasal 78 ayat (1), kami mengajukan permohonan Plea Bargain dengan pertimbangan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, serta terdakwa bersedia membayar ganti rugi pengobatan atau restitusi kepada korban,” ujar Hutapea dalam ekspose perkara.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Datuk Rosihan Anwar, yang mewakili Kejati Maluku dalam ekspose tersebut, menyebut penerapan Plea Bargain ini menjadi yang pertama sejak diberlakukannya KUHP dan KUHAP terbaru di wilayah hukum Kejati Maluku.
“Ini merupakan pelaksanaan Plea Bargain pertama di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku. Kami berharap mekanisme ini dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang lebih humanis, memberikan ruang penyelesaian yang lebih baik bagi masyarakat tanpa mengurangi hak-hak terdakwa maupun kepentingan korban,” kata Rosihan.
Setelah mendengarkan pemaparan dan mengevaluasi seluruh proses yang telah dilakukan jaksa fasilitator, JAM-Pidum melalui Direktur A pada JAM-Pidum, Dr Hari Wibowo, menyetujui pengajuan Plea Bargain tersebut untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Maluku Tengah.
Persetujuan itu dinilai menjadi tonggak penting dalam implementasi sistem peradilan pidana yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan, sekaligus menandai dimulainya penerapan mekanisme Pengakuan Bersalah di Provinsi Maluku.
Kejaksaan berharap penerapan Plea Bargain dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang tetap menjunjung tinggi keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan pendekatan yang lebih humanis bagi masyarakat. (Tiar)
