MenarikDIbaca . . .
Kegiatan Tim Penggerak PKK di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang belakangan disorot publik karena dinilai sebagai pemborosan anggaran, mendapat tanggapan dari Ketua DPW JAM-Maluku, Aldi Tomia.
Aldi menilai anggapan tersebut tidak tepat. Menurutnya, TP PKK yang diketuai Yeni Rosbayani Asri, istri bupati SBB itu merupakan mitra resmi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat.
Ia menjelaskan, program PKK selama ini menyasar kebutuhan dasar warga, seperti kesehatan keluarga, penanganan stunting, pendidikan rumah tangga, hingga penguatan ekonomi keluarga.
“PKK bukan sekadar organisasi seremonial. Kegiatannya bagian dari pembangunan daerah,” kata Aldi dalam keterangannya, Minggu (19/4).
Terkait kegiatan yang bersifat simbolik seperti penjemputan atau konvoi, Aldi menilai hal itu tidak bisa langsung dikategorikan sebagai pemborosan.
Menurut dia, di daerah seperti SBB, pendekatan sosial dan kultural justru penting untuk membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat pelaksanaan program.
Aldi juga menyoroti keterlibatan pimpinan OPD dalam kegiatan PKK. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk sinergi lintas sektor, karena banyak program PKK membutuhkan dukungan teknis dari OPD.
“Ini bagian dari koordinasi pembangunan, bukan pemborosan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengawasan seharusnya difokuskan pada penggunaan anggaran secara proporsional.
“Selama kegiatan dilakukan secara wajar dan tidak mengganggu program prioritas, tidak ada dasar kuat untuk menyebutnya pemborosan,” kata dia.
Aldi pun mengingatkan agar publik melihat persoalan ini secara objektif dan berbasis data, serta tidak terjebak pada opini yang tidak konstruktif.
