MenarikDIbaca . . .
JAKARTA-Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengungkapkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia, terutama di kawasan perbatasan strategis dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Pernyataan ini disampaikan dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 yang berlangsung pada Rabu (01/4).
Dalam kesempatan tersebut, Lewerissa menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan untuk terlibat dalam forum strategis ini, yang dianggapnya sebagai momen penting untuk memperkuat sinergi antara pembangunan daerah dan kepentingan strategis nasional, terutama dalam memperkokoh pertahanan maritim Indonesia.
“Momen ini adalah kehormatan bagi saya. Forum ini memberikan kesempatan untuk memperkuat kolaborasi antara arah kebijakan pembangunan daerah dan kepentingan strategis nasional, khususnya dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia,” ujar Lewerissa dalam sambutannya.
Ia juga menekankan bahwa tema yang dibahas sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku yang merupakan provinsi kepulauan dengan peran vital dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Lewerissa mengingatkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta, yang melibatkan semua elemen bangsa, baik militer, ekonomi, sumber daya manusia, hingga infrastruktur nasional.
Posisi Strategis Maluku dan Potensi Sumber Daya Alam
Secara geografis, Maluku memiliki posisi yang sangat strategis dengan 1.388 pulau dan 92,4 persen wilayahnya berupa laut, serta berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang berbatasan langsung dengan kawasan internasional.
Lewerissa menegaskan bahwa kebijakan pembangunan maritim Maluku memiliki dua tujuan utama, yaitu memperkuat kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan ini menjadi perisai untuk menjaga kedaulatan NKRI, namun juga berfungsi sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran,” jelasnya.
Lewerissa juga memaparkan potensi besar sektor perikanan di Maluku, dengan kontribusi signifikan dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura.
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah praktik illegal fishing, destructive fishing, dan tingginya biaya logistik yang menyebabkan kesenjangan pembangunan.
“Meski Maluku kaya akan sumber daya alam, kenyataannya kesejahteraan masyarakat belum optimal,” ungkapnya.
Transformasi Wilayah Perbatasan Jadi “Sabuk Kemakmuran”
Maluku juga memiliki 19 pulau kecil terluar yang menjadi bagian penting dari kawasan perbatasan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong pembangunan terintegrasi di wilayah perbatasan agar dapat mengubahnya dari daerah yang terisolasi menjadi kawasan yang sejahtera.
“Kami ingin mengubah kawasan perbatasan dari daerah yang terisolasi menjadi kawasan yang hidup dan sejahtera,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku telah mengimplementasikan sejumlah strategi ekonomi biru, termasuk pengembangan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, serta pengembangan Blok Masela.
Semua ini bertujuan untuk memperkuat sektor maritim dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Kerja sama erat dengan TNI Angkatan Laut juga dianggap sangat penting dalam memperkuat keamanan laut serta mempercepat pembangunan kawasan strategis.
Kolaborasi untuk Meningkatkan Keamanan dan Pembangunan
Lewerissa menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut sangat penting, bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga untuk mendorong pembangunan wilayah, konektivitas antarwilayah, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Kolaborasi ini tidak hanya soal keamanan, tetapi juga soal pembangunan wilayah, konektivitas, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujar Lewerissa.
Pembangunan Maritim sebagai Kunci Kedaulatan dan Kesejahteraan
Di akhir pemaparannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan maritim Maluku bertujuan untuk menjadikan laut sebagai simbol kedaulatan dan kesejahteraan Indonesia.
“Kita tidak hanya membangun wilayah, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Laut adalah ujian bagi kedaulatan kita, dan di sanalah Indonesia harus tegak tanpa kompromi,” tutupnya.
Diskusi panel ini turut dihadiri oleh Komandan Seskoal Laksamana Muda (TNI) Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, serta jajaran pimpinan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut.
