Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sangliat Krawain, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kepulauan Tanimbar Lovi Daeli bersama Pelaksana Tugas Kepala Seksi Intelijen Rahmatullah di Saumlaki, Kamis (8/10).
Tiga tersangka masing-masing berinisial PB, AM, dan ST. PB merupakan Penjabat Kepala Desa Sangliat Krawain periode 2020-2021, AM selaku Sekretaris Desa sejak 2015 hingga sekarang, dan ST selaku Kaur Keuangan Desa periode 2016-2021.
MenarikDibaca . . .
“Tim penyidik telah memastikan terpenuhinya dua alat bukti yang sah dalam penetapan tiga orang tersangka dalam perkara ini,” kata Lovi.
Ia menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 57 orang saksi, menganalisis dokumen dan data terkait, serta mendalami keterangan ahli konstruksi dan ahli penghitungan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal 7 September 2026, dugaan penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp603.751.000.
“Perbuatan para tersangka dalam penyimpangan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sangliat Krawain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp603.751.000,” ujarnya.
Penyidik menyimpulkan AM, ST, dan PB memiliki peran dalam dugaan penyimpangan pengelolaan DD dan ADD yang dilakukan secara bersama-sama.
Para tersangka disangkakan dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Untuk dakwaan subsidair, para tersangka disangkakan dengan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan oleh Kejari Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 8 Oktober 2026.
“Para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Lovi.
Kejari Kepulauan Tanimbar menyatakan penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum dilakukan secara tegas, profesional, tanpa membeda-bedakan kedudukan siapapun, serta berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Rahmatullah. (Wan)
