Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek Preservasi Jalan Namlea–Samalagi–Air Buaya–Teluk Bara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 terus bergulir. Dalam perkembangan terbaru, seorang direktur perusahaan yang menjadi saksi menyerahkan uang sebesar Rp100 juta kepada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.
Penyerahan uang tersebut dilakukan saat pemeriksaan saksi oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku, Rabu (5/8). Saksi yang menyerahkan uang itu adalah EA, Direktur CV Basudara, perusahaan yang mengerjakan proyek jalan tersebut.
Selain EA, penyidik juga memeriksa YSL yang diketahui berperan sebagai perantara vendor dalam proses mengikuti lelang proyek. Pemeriksaan terhadap YSL berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 14.00 WIT.
MenarikDibaca . . .
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Ia mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara yang kini telah berada pada tahap penyidikan.
“Kedua saksi yang diperiksa adalah YSL selaku perantara vendor untuk mengikuti lelang proyek dan EA selaku Direktur CV Basudara. Dalam pemeriksaan itu juga terdapat penyerahan barang bukti berupa uang sebesar Rp100 juta dari saksi EA,” kata Ardy.
Namun demikian, Ardy belum menjelaskan secara rinci asal-usul maupun kaitan uang Rp100 juta tersebut dengan perkara yang sedang ditangani penyidik. Ia menegaskan proses penyidikan masih berlangsung sehingga seluruh perkembangan akan disampaikan sesuai tahapan hukum.
“Proses pemeriksaan masih terus berjalan. Ikuti saja perkembangan selanjutnya,” ujarnya.
Kasus ini merupakan dugaan korupsi pada pekerjaan Preservasi Jalan Namlea–Samalagi–Air Buaya–Teluk Bara dengan nilai kontrak sekitar Rp14,46 miliar yang dibiayai APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.
Sebelumnya, Kejati Maluku telah meningkatkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah melakukan gelar perkara pada Juni 2026. Tim penyidik kemudian mulai memanggil dan memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur, mulai dari pejabat Dinas PUPR, kontraktor, hingga pihak perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan proyek.
Penyidik mendalami berbagai aspek dalam proyek tersebut, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, mekanisme pengadaan, hingga pengawasan proyek.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek yang dikerjakan CV Basudara itu diduga tidak selesai sesuai target. Pekerjaan jalan sepanjang kurang lebih tiga kilometer yang seharusnya rampung pada Tahun Anggaran 2023 disebut masih terbengkalai hingga memasuki tahun berikutnya.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan dengan kontrak yang telah disepakati. Penyidik juga disebut menelusuri dugaan pelanggaran dalam proses tender serta kemungkinan adanya kelalaian pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan proyek.
Perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai proyek jalan yang diduga mangkrak dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Hingga kini, Kejati Maluku masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi sebelum menetapkan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. (Tiar)
