Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hingga kini belum mengumumkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,8 miliar.
Meski demikian, sejumlah nama mulai beredar dan disebut-sebut masuk dalam bursa calon tersangka yang akan diumumkan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku dalam waktu dekat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua nama yang mencuat berinisial MM dan ES. Selain itu, seorang kontraktor berinisial F juga dikabarkan masuk dalam daftar pihak yang diduga bertanggung jawab dalam proyek tersebut.
MenarikDibaca . . .
“Ada MM dan ES, ada juga kontraktor F. Beredar begitu,” kata salah satu sumber di lingkungan Kejati Maluku kepada wartawan, Sabtu (1/8).
Sumber tersebut menyebut, MM diketahui menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek penyediaan air bersih yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada era Gubernur Maluku Murad Ismail.
Sementara ES merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas PUPR Provinsi Maluku yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Menurut sumber, tim penyidik telah menyelesaikan ekspose perkara dan kini tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan penetapan tersangka.
“Ikuti saja. Tidak lama lagi penyidik umumkan. MM itu KPA dan ES itu PPK,” ujarnya.
Terlepas dari belum diumumkannya tersangka, Kejati Maluku menegaskan tetap berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, mengatakan hingga saat ini dirinya belum menerima pemberitahuan resmi dari tim penyidik terkait penetapan tersangka.
“Belum ada pemberitahuan dari penyidik. Jika sudah ada, akan saya sampaikan. Namun yang pasti, Kejati Maluku terus berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan transparan,” katanya.
Audit BPKP Jadi Dasar Penyidikan
Masuknya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara ini.
Audit tersebut menyatakan proyek penyediaan air bersih Pulau Haruku menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3,8 miliar. Nilai kerugian itu menjadi salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, menyita dokumen, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan belum diketahui secara pasti berapa orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka maupun berasal dari instansi mana.
Proyek Rp12,4 Miliar Diduga Mangkrak
Kasus ini bermula dari proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pulau Haruku milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.
Proyek senilai Rp12,4 miliar yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) itu dikerjakan oleh PT Kusuma Jaya Abadi Construction di Desa Pelauw, Kailolo, Negeri Oma, dan Wassu.
Proyek tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Pulau Haruku. Namun hingga kini jaringan distribusi air belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, progres pekerjaan diduga hanya mencapai sekitar 20 hingga 30 persen. Di lapangan, proyek lebih banyak menyisakan instalasi pipa dan bangunan penunjang yang belum mampu mengalirkan air ke rumah-rumah warga.
Dalam proses penyidikan, Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah pejabat, termasuk PPK, konsultan, kontraktor pelaksana, hingga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Nama ES sebagai PPK turut menjadi sorotan karena beberapa kali diperiksa penyidik. Namun hingga kini Kejati Maluku belum menyampaikan secara resmi status hukum pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.
Penyidik masih mendalami apakah kegagalan proyek tersebut murni disebabkan kelalaian teknis atau terdapat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena proyek air bersih tersebut merupakan bagian dari paket pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman PT SMI kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Gagalnya proyek tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga membuat masyarakat Pulau Haruku belum memperoleh akses air bersih sebagaimana yang dijanjikan. Beber
