Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, mengecam keras dugaan tindakan Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Achmad Q. Amahoru, yang diduga menghalangi kerja jurnalistik saat wartawan hendak meliput audiensi antara pemerintah daerah dan peserta aksi unjuk rasa di Kantor Bupati SBT, Senin (27/7).
Sikap tersebut disampaikan PWI SBT dalam konferensi pers yang digelar di Bula, Selasa (28/7). Ketua PWI SBT, M. Yasin Kelderak, menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers yang tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
Menurut Yasin, sejak pagi para wartawan telah berada di Kantor Bupati untuk meliput jalannya aksi unjuk rasa. Setelah demonstrasi berakhir, peserta aksi dijadwalkan melakukan audiensi tertutup dengan Sekda di ruang kerjanya. Momen itu, kata dia, menjadi bagian penting dari keseluruhan proses peliputan karena di dalam forum tersebut dibahas tuntutan massa dan tanggapan pemerintah daerah.
MenarikDibaca . . .
“Teman-teman meliput untuk mengetahui ujung dari aksi unjuk rasa ini. Hasilnya baru diketahui di dalam audiensi. Karena itu teman-teman berkepentingan untuk masuk bersama ke dalam ruangan, untuk mengetahui bagaimana tuntutannya dan bagaimana respons pemerintah,” ujar Yasin.
Namun, menurut PWI SBT, para wartawan tidak diizinkan masuk ke ruang audiensi. PWI menyebut larangan tersebut dilakukan atas perintah Sekda melalui ajudannya.
“Tindakan Sekda ini bagi PWI sangat tidak dibenarkan dan mencoreng kebebasan pers di Kabupaten Seram Bagian Timur,” tegas Yasin.
PWI SBT menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut organisasi wartawan itu, kerja jurnalistik merupakan bagian dari upaya memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat.
Dalam pernyataan sikap resminya, PWI SBT menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur sanksi pidana bagi setiap pihak yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja pers, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Selain mengecam dugaan penghalangan tersebut, PWI SBT mendesak Sekda Achmad Q. Amahoru segera memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers dan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur.
PWI juga meminta Bupati Seram Bagian Timur untuk mengevaluasi kinerja Sekda, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, PWI SBT mendorong Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur agar terus memperkuat sistem keterbukaan informasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut mereka, akses informasi merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, sehingga segala bentuk pembatasan terhadap kerja jurnalistik berpotensi menghambat hak publik untuk mengetahui jalannya pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Achmad Q. Amahoru, belum memberikan keterangan resmi maupun tanggapan atas tudingan yang disampaikan PWI SBT. (Sof)
