Tokoh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Geral Wakano, mengkritik pernyataan salah satu wakil rakyat yang sebelumnya menyebut kerusakan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, bukan menjadi tanggung jawab legislatif.
Kritik tersebut disampaikan Geral melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Kamis (23/7).
Dalam unggahan tersebut, Geral menilai bahwa secara administratif pembangunan fisik memang menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, menurutnya, hal itu tidak dapat dijadikan alasan bagi wakil rakyat untuk melepaskan tanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur yang rusak.
MenarikDibaca . . .
“Secara teknis administratif, pembangunan jalan memang dikerjakan oleh pemerintah atau dinas terkait. Tetapi secara konstitusional dan moral, wakil rakyat tidak bisa mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab mereka. Pernyataan seperti itu justru berpotensi menyesatkan publik mengenai fungsi dan tanggung jawab lembaga legislatif,” tulis Geral.
Menurutnya, anggota DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut, kata dia, berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki kewenangan menentukan prioritas pembangunan melalui pembahasan dan persetujuan APBD. Karena itu, apabila masih banyak jalan dan jembatan yang rusak, wakil rakyat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Selain itu, fungsi pengawasan juga dinilai tidak sebatas menghadiri rapat atau menerima laporan pemerintah daerah. Pengawasan harus diwujudkan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan agar program yang telah dianggarkan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Geral menyoroti kondisi di sejumlah wilayah Pulau Seram yang masih mengalami kerusakan infrastruktur, sehingga warga harus memikul anggota keluarga yang sakit melewati jalan berlumpur dan berbatu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Ketika seorang warga harus dipikul melewati jalan rusak hanya untuk menuju fasilitas kesehatan, persoalan itu bukan lagi sekadar masalah infrastruktur. Itu sudah menjadi persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian semua pihak,” tulisnya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggota legislatif dipilih untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan pemerintah menjalankan pembangunan secara efektif.
“Tugas eksekutif memang melaksanakan pembangunan. Tetapi tugas wakil rakyat adalah memastikan pembangunan itu benar-benar terjadi, tepat sasaran, diawasi dengan baik, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan berlindung di balik alasan bahwa itu bukan tugas DPRD,” tulis Geral.
Di akhir unggahannya, Geral berharap para wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan memperdebatkan batas kewenangan.
“Seorang wakil rakyat yang sejati tidak bertanya apakah ini tugas saya atau bukan. Yang seharusnya ditanyakan adalah bagaimana memastikan persoalan masyarakat bisa segera diselesaikan,” tutupnya. (Acim)
