Perkara dugaan korupsi kredit fiktif di BRI Unit Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), segera memasuki babak baru. Sebanyak 10 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus tersebut akan segera dihadapkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menjalani proses persidangan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Ardy, mengatakan seluruh proses penyidikan telah memasuki tahap akhir setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Iya, tinggal satu tahap lagi sudah naik sidang. Artinya para tersangka akan segera digiring ke Pengadilan Tipikor Ambon untuk menjalani proses persidangan,” kata Ardy kepada wartawan, Senin (8/6).
MenarikDibaca . . .
Sepuluh tersangka yang akan duduk di kursi pesakitan terdiri dari mantan Kepala BRI Unit Tiakur berinisial KB, seorang mantri berinisial AP, serta delapan orang lainnya yang diduga berperan sebagai perantara atau calo, yakni AS, DU, LB, MS, RR, RS, NTA, dan YA.
Menurut Ardy, tahap II telah dilaksanakan pada 29 Mei 2026. Setelah proses tersebut, para tersangka kembali ditahan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyusunan dakwaan dan pelimpahan perkara ke pengadilan.
“Para tersangka saat ini masih menjalani masa penahanan hingga 17 Juni 2026. Tim JPU sementara menyusun surat dakwaan dan akan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan,” ujarnya.
Saat ini para tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon.
Kasus ini sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya setelah ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tiakur.
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga menjalankan modus dengan mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) milik masyarakat untuk mengajukan kredit KUR secara fiktif. Dana kredit yang bersumber dari program pemerintah tersebut kemudian dicairkan tanpa melalui prosedur yang semestinya.
Akibat praktik tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp2,8 miliar. Nilai kerugian itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima penyidik pada Desember 2025.
Para tersangka sebelumnya diperiksa di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Februari 2026 sebelum akhirnya ditahan dan berkas perkara dinyatakan lengkap.
Jaksa menjerat para tersangka dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, dengan ancaman pidana penjara dan kewajiban pengembalian kerugian negara.(Wan)
