Warga Perumahan Gadihu Indah, Kota Ambon, Maluku, masih menunggu kepastian ganti rugi setelah tanah longsor mengakibatkan 12 unit rumah mengalami kerusakan berat dengan estimasi total kerugian mencapai Rp2,4 miliar.
Persoalan yang telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan itu kini memasuki tahap mediasi antara warga dan pihak developer di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.
Kuasa hukum warga, Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H., mengatakan pihak developer selaku terlapor menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami warga dalam mediasi tersebut.
MenarikDibaca . . .
Meski demikian, pernyataan tersebut belum memberikan kepastian penyelesaian bagi warga yang selama enam bulan terakhir harus menanggung dampak kerusakan rumah akibat longsor.
Karena itu, tim kuasa hukum dari Law Office Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H. & Associates bersama warga memberikan waktu satu minggu kepada developer untuk menyampaikan penawaran penyelesaian secara konkret, termasuk besaran ganti rugi dan rencana pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak berat.
Abdul Safri menegaskan, warga tidak lagi membutuhkan sekadar pernyataan kesediaan bertanggung jawab, melainkan kepastian tertulis mengenai pemulihan hak-hak mereka.
“Enam bulan bukan waktu yang singkat. Warga sudah cukup lama menanggung dampak dari peristiwa longsor ini. Mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Developer harus segera menunjukkan tanggung jawab melalui pembayaran ganti rugi dan pembangunan kembali rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat,” kata Abdul Safri, Kamis (12/11).
Dia mengatakan, ada tiga hal utama yang harus menjadi tanggung jawab developer, yakni memberikan ganti rugi secara layak dan proporsional, membangun kembali 12 rumah yang mengalami kerusakan berat dengan memperhatikan keselamatan serta standar teknis konstruksi, dan memberikan kepastian penyelesaian melalui jadwal serta batas waktu pelaksanaan.
Menurut dia, estimasi kerugian sebesar Rp2,4 miliar harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan ganti rugi, mengingat kerusakan yang dialami warga tidak hanya menyangkut bangunan, tetapi juga tempat tinggal yang seharusnya memberikan rasa aman.
Abdul Safri mengapresiasi kesediaan developer untuk bertanggung jawab sebagaimana disampaikan dalam mediasi. Namun, dia menegaskan kesempatan satu minggu tersebut harus dimanfaatkan untuk menghadirkan tawaran penyelesaian yang jelas dan terukur.
Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak ada penawaran konkret atau mediasi berakhir tanpa kesepakatan, tim kuasa hukum memastikan akan terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan di Ditreskrimsus Polda Maluku.
Persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
“Mediasi adalah kesempatan untuk menyelesaikan, bukan alasan untuk menunda tanggung jawab. Enam bulan warga menunggu, sekarang saatnya developer membuktikan tanggung jawabnya,” tegas Abdul Safri. (Tiar)
