Pengukuran sejumlah lahan dan bangunan yang didata sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Maluku di Desa Nusantara dan Desa Dwiwarna, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (29/7), memicu polemik di tengah masyarakat.
Warga menilai proses pendataan dilakukan secara tertutup tanpa sosialisasi maupun pemberitahuan kepada pihak-pihak yang selama ini mengelola bangunan cagar budaya di Banda Naira.
Kegiatan yang melibatkan Tim Bidang Aset Pemerintah Provinsi Maluku bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku itu menyasar sejumlah bangunan dan lahan yang diklaim sebagai aset negara, termasuk bangunan bersejarah peninggalan Kolonial Inggris, Christopher Cole, yang kini dimanfaatkan sebagai ruang belajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banda Naira (UBN) di bawah pengelolaan Yayasan Warisan Budaya Banda.
MenarikDibaca . . .
Alih-alih mendapat sambutan positif, kehadiran tim justru memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Warga mengaku tidak pernah memperoleh informasi maupun penjelasan mengenai tujuan pengukuran tersebut sebelum tim turun ke lapangan.
Seorang warga Banda berinisial YL kepada netmaluku.com mengatakan, pendataan aset negara semestinya diawali dengan sosialisasi serta koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan, terutama Yayasan Warisan dan Budaya Banda (YWBB), pihak kampus, tokoh adat, hingga tokoh masyarakat.
“Seharusnya ada koordinasi terlebih dahulu, terutama karena sebagian bangunan cagar budaya berada di bawah pengelolaan Yayasan Warisan dan Budaya Banda. Yayasan ada, pimpinan kampus juga ada, begitu pula tokoh adat dan tokoh masyarakat. Jangan hanya berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan atau desa, sementara masyarakat tidak mengetahui tujuan kegiatan tersebut. Jangan datang tiba-tiba lalu langsung melakukan pengukuran tanpa pemberitahuan. Cara seperti ini justru menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi menjadi hal penting mengingat sebagian bangunan bersejarah di Banda Naira telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, pelestarian budaya, hingga aktivitas sosial masyarakat.
Hal senada disampaikan dosen Universitas Banda Naira, Varis Sanduan. Ia mengaku terkejut karena pihak kampus sama sekali tidak menerima pemberitahuan sebelum kegiatan pengukuran dilakukan.
“Saya sebagai dosen Universitas Banda Naira cukup kaget karena tidak ada pemberitahuan mengenai pengukuran dan pendataan aset ini. Kami baru mengetahui ketika tim sudah berada di lokasi dan mulai melakukan pengukuran,” kata Varis.
Lulusan Antropologi Sosial itu menilai minimnya informasi dari pemerintah memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku menjelaskan secara terbuka dasar hukum, tujuan, hingga ruang lingkup pendataan aset agar tidak menimbulkan keresahan.
“Jangan sampai suatu saat ada pengukuran di rumah-rumah warga, lalu kemudian dinyatakan sebagai aset pemerintah. Apalagi di Banda Naira bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial tersebar hampir di seluruh kawasan, bahkan sebagian berada di atas atau berdampingan dengan rumah dan lahan milik warga. Karena itu pendataan aset harus dilakukan secara transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Selain bangunan yang digunakan Universitas Banda Naira, masyarakat juga mempertanyakan pengukuran terhadap lahan di depan Kampus Rektorat UBN. Warga menyebut lahan tersebut merupakan milik Yayasan Warisan Budaya Banda yang telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Di sisi lain, anggota Tim Pemerintah Provinsi Maluku yang ditemui di lokasi membantah adanya upaya pengambilalihan bangunan maupun lahan yang saat ini dimanfaatkan masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses inventarisasi dan penataan aset negara yang dilakukan bersama pemerintah desa.
“Tujuan kami bukan mengambil bangunan ini. Apalagi bangunan cagar budaya itu dimanfaatkan untuk kepentingan publik, khususnya pendidikan, sehingga tidak ada niat mengganggu aktivitas kampus. Pendataan ini dilakukan untuk kepentingan penataan aset, dan setelahnya kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran warga. Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Maluku membuka seluruh proses pendataan secara transparan, menjelaskan dasar hukum setiap objek yang diukur, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebelum melakukan kegiatan serupa.
Warga menilai langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya konflik baru terkait status kepemilikan lahan dan bangunan bersejarah di Banda Naira, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pelestarian cagar budaya yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas sejarah dan pendidikan di Kepulauan Banda. (Kar)
